Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pentingnya Laporan Keuangan Mengikuti Kaidah Akuntansi

Pentingnya Pembukuan Keuangan yang Sesuai dengan Kaidah Akuntansi
Kebanyakan client saya adalah pengusaha yang menjalankan usaha dengan kategori UMKM, beromzet rata-rata 10 hingga 40 miliar setahun, yang tidak menerapkan kaidah akuntansi keuangan yang berlaku dalam pembukuan keuangannya. 

Tidak berarti yang mereka kerjakan itu salah, hanya saja, sekali lagi saya sebutkan,  tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku.

Biasanya, saya mulai masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk membenahi laporan keuangannya agar sesuai dengan SAK, ketika perusahaan-perusahaan tersebut setidaknya sudah beroperasi selama satu setengah tahun. 

Bisa dibayangkan, perusahaan dengan omzet puluhan miliar, mencatat transaksi-transaksi yang terjadi hanya berdasarkan transaksi kas masuk dan kas keluar. Betapa tidak andalnya laporan keuangan yang telah dibuat itu.

Mengapa saya katakan tidak andal?

Ya, jelas sangat tidak andal, paling tidak ada beberapa kasus yang saya temukan di lapangan yang dapat mendukung jawaban saya tersebut.

Setoran modal pemegang saham

Boro-boro mengetahui nilai dari kekayaan perusahaan dan struktur modalnya, untuk jumlah modal yang telah disetorkan pun mereka terkadang tidak tahu pasti. 

Ada satu perusahaan yang pernah saya tangani, di mana pada akta dasar perusahaan, nilai modal dasarnya adalah sebesar 2,5 miliar, tetapi pada kenyataannya, si owner, yang kebetulan duitnya tidak berseri, terus menyuntikan dana ke perusahaan tersebut untuk keperluan OPEX hingga jauh melebihi angka 2,5 miliar. 

Semestinya, ketika hal tersebut terjadi, maka harus dibuat akta perubahan atau setoran yang melebihi modal tersebut dijadikan utang ke pemegang saham.

Hal tersebut terjadi bukan karena mereka tidak mengetahui konsekuensi dari setoran modal yang melebihi modal dasar, tetapi lebih karena mereka tidak memiliki suatu pembukuan yang andal, yang mampu memisahkan antara uang pribadi owner, kas yang telah disetor owner, dan kas yang diperoleh dari penjualan produk.

Inilah kelemahan pertama pencatatan berbasiskan kas keluar dan kas masuk. Perusahaan tidak tahu pasti nilai dari aset, kewajiban, dan modal pemegang saham. Lebih jauh lagi, akan sulit bagi perusahaan untuk memisahkan uang owner dengan uang yang dimiliki perusahaan (kasus ini lebih sering terjadi bila owner juga menjabat sebagai direktur utama perusahaan).

Mari kita rekonstruksi kasus di atas dengan metode akuntansi.

Pada saat owner menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 1,25 miliar maka jelas angka tersebut akan menambah nilai kas menjadi 1,25 miliar dan modal sebesar 1,25 miliar.

             Kas  1,25 miliar (D)
                   Modal    1,25 miliar (K)

Kemudian, taruhlah perusahaan menggunakan 400 juta untuk biaya-biaya terkait pendirian awal perusahaan.

             Pendirian 400 juta (D)
                   Kas       400 juta (K)

Maka, hanya dengan melihat informasi kas di neraca, sudah jelas nilai yang tersisa sebesar 850 juta. 

Selanjutnya, untuk menjalankan  proses produksi dan operasional perusahaan perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 500 juta.

             HPP 400 juta (D)
             Gaji  100 juta (D)
                   Kas      500 juta (K)

Maka, sekali lagi, hanya dengan melihat informasi kas di neraca, akan langsung diketahui, nilai yang tersisa adalah sebesar 350 juta. 

Kemudian perusahaan, memperoleh pembayaran atas penjualan produknya secara tunai, sebesar 300 juta.

            Kas  300 juta (D)
                   Penjualan    300 juta (K)

Kali ini, informasi kas di neraca akan menunjukkan nilai sebesar 650 juta. Tetapi angka ini akan terlihat jelas sumber arus kas masuknya, dimana transaksi ini tidak akan mengubah setoran modal pemegang saham di neraca.

Kemudian, asumsikan perusahaan mendapat order dalam jumlah yang luar biasa besar, di mana perusahaan membutuhkan dana sebesar 2 miliar untuk memproduksi pesanan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan yang didesain sesuai kaidah akuntansi, bagian keuangan perusahaan tinggal mengecek ke neraca dan secara cepat dapat menyimpulkan bahwa kas perusahaan hanya ada senilai 650 juta, sehingga ada kekurangan dana sebesar 1,35 miliar.

Bagian keuangan kemudian tinggal menyampaikan ke direktur utama terkait kondisi tersebut dan membahas beberapa opsi pendanaan, apakah mendapatkan suntikan dana dari pemegang saham atau dari kreditur. 

Apabila perusahaan memilih pendanaan berupa suntikan modal dari pemegang saham, maka setelah menerima dananya, bagian keuangan akan menjurnal sbb

            Kas  1,35 miliar (D)
                   Modal  1,35 miliar (K)

Informasi di neraca akan menunjukkan kas sebesar 2 miliar dan modal sebesar 2,6 miliar. Lihat kejadian ini, saat neraca dapat menjadi alat kendali dengan menginformasikan bahwa setoran modal pemegang saham sudah melewati modal dasar perusahaan, sehingga selanjutnya perusahaan tinggal membahas opsi terkait kelebihan setoran tersebut, apakah akan dilakukan perubahan akta atau mengakui kelebihan tersebut sebagai utang ke pemgang saham.

Peristiwa tersebut pada kenyataannya akan lebih rumit dan melibatkan peristiwa-peristiwa lainnya serta printilan dokumen sebagai sumber pendukung pencatatan. Banyak kekusutan yang terjadi, karena perusahaan hanya melakukan pencatatan sederhana berbasis kas masuk dan kas keluar.

Pajak dibayar di muka dan utang pajak

Bayangkan transaksi hingga ratusan kali dalam sebulan, dengan PPh dibayar di muka, seperti PPh 23 dan PPN masukan terlibat di dalam transaksi tersebut. Dengan pencatatan sederhana berbasiskan kas masuk dan kas keluar, maka perusahaan akan membuat lagi pencatatan tersendiri terkait pajak-pajak tersebut. 

Tidak jarang karena hal ini, saya menemukan perusahaan yang lupa mengkreditkan PPN masukannya hingga kadaluarsa, ataupun PPh 23 nya yang tidak dikreditkan pada akhir tahun guna meringankan beban pajak perusahaan. 

Belum lagi, kerumitan yang terjadi saat akan melakukan trace back atas transaksi-transaksi yang menimbulkan pajak dibayar di muka tersebut.

Dengan pencatatan menggunakan metode akuntansi, hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi, buktinya akan saya jelaskan pada kasus berikut. 

Asumsikan perusahaan menagihkan invoice atas jasa konsultasi yang telah dilakukan sebesar 500 juta, maka selanjutnya perusahaan akan menjurnal sebagai berikut:

             Piutang      550 juta (D)
                   PPN              50  juta (K)
                   Penjualan      500 juta (K)

Dari jurnal tersebut, piutang dan ppn akan ditambahkan ke neraca, sedangkan penjualan akan ditambahkan ke laba rugi. 

Pada awal bulan berikutnya, bagian keuangan ketika memeriksa neraca, akan langsung menemukan kewajiban PPN yang harus dibayarkan pada bulan berjalan (PPN paling lambat dibayar tanggal 15 setelah masa pajak berakhir). 

Untuk pajak dibayar di muka atau pada kasus ini PPh 23, penjelasan lengkapnya dapat dibaca pada tulisan saya yang membahas mengenai pergerakan PPh pasal 23 di laporan keuangan.  

Bila sebelumnya membahas pajak dibayar di muka, hal yang sama berlaku juga untuk utang pajak, pencatatan secara akuntansi, memberikan informasi yang jelas, sehingga hampir tidak mungkin terlewat pembayarannya.

Contohnya adalah kasus berikut. Perusahaan menggunakan tenaga freelance untuk membuat desain banner keperluan event sebesar 10 juta. Maka perusahaan akan menjurnalnya sebagai berikut:

             Freelance fee 10 juta (D)
                   PPh 21            250 ribu (K)
                   Kas                 9,75 juta (K)

Dari jurnal tersebut, freelance fee akan masuk ke laba rugi, sedangkan PPh 21 akan menambah utang PPh 21 di neraca sisi kewajiban, dan kas akan mengurangi kas yang tersedia di neraca. 

Pada awal bulan berikutnya, bagian keuangan ketika memeriksa neraca akan langsung menemukan kewajiban PPh 21 yang harus dibayarkan pada bulan berjalan (PPN paling lambat dibayar tanggal 10 setelah masa pajak berakhir).

Pengakuan penjualan dan pembelian

Terkait penjualan dan pembelian, baik PSAK maupun peraturan perpajakan, sama-sama menggunakan metode accrual basis, yang artinya penjualan dan pembelian sudah diakui saat terjadinya suatu transaksi, bukan pada saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar.

Sistem pencatatan berbasis cash in dan cash out, jelas akan menimbulkan kerancuan terkait hal ini, karena adanya perbedaan pendapatan dan pembelian yang diakui oleh perusahaan dengan yang diakui oleh peraturan perpajakan dan PSAK. Implikasi dari hal ini adalah potensi perusahaan untuk mengeluarkan uang untuk membayar denda sangat mungkin terjadi, khususnya terkait kewajiban membayar PPN keluaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebenarnya masih banyak bukti-bukti kejadian betapa tidak andalnya suatu laporan keuangan yang tidak mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku umum, yang saya temukan di lapangan. Namun, mengingat waktu yang sudah di ujung malam menuju pagi dan juga kebutuhan untuk menjaga tubuh tetap sehat dalam menghadapi virus corona yang meresahkan ini, saya akan menyelesaikan tulisan ini pada tiga contoh yang telah saya shared di atas dan Insya Allah akan saya lanjutkan di tulisan-tulisan saya berikutnya. 

Stay safe, stay healthy, and stay at home. Take care!